TERAS7.COM – Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, per 12 September 2022 lalu, persentase angka stunting di Kota Banjarbaru mencapai 17,14%.
Persentase angka stunting di Kota Banjarbaru ini, termasuk menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam penanganan stunting, kader posyandu menjadi garda terdepan, karena berhadapan langsung dengan ibu-ibu yang memiliki bayi maupun balita.
Meski menjadi garda terdepan dalam berupaya menurunkan stunting, kader posyandu khususnya di Kota Banjarbaru, mendapatkan insentif yang terbilang kecil, yakni hanya Rp 1,2 juta per tahunnya.
Menyikapi persoalan ini, Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin mengatakan, untuk insentif kader posyandu akan diupayakan pemerintah agar dinaikkan.
“Itu sudah kita kaji untuk dinaikkan (insentif kader posyandu -red), jadi Insya Allah kalau memang memungkinkan dari segi keuangan daerah akan kita naikkan,” ujar Aditya kepada wartawan. Rabu (22/03/2023).
Untuk jumlah nominal kenaikannya, Aditya mengatakan hal tersebut masih dikaji oleh pihaknya, namun diupayakan secepat mungkin terealisasi.
“Pokoknya lihat saja pengkajian, berapa kita mampu, mudah-mudahan secepatnya terealisasi,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, persoalan insentif kader posyandu yang kecil di Kota Banjarbaru ini, beberapa kali menyeruak saat reses anggota dewan setempat, seperti Nurkhalis Anshari, dan Windi Novianto.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari, kader posyandu di Kota Banjarbaru memiliki insentif rendah, jika dibandingkan daerah tetangganya.
Sehingga, persoalan insentif rendah kader posyandu ini menjadi catatan baginya, dan ia berjanji akan mengupayakan kenaikan tersebut, dalam pembahasan anggaran DPRD Kota Banjarbaru nantinya.
“Ini menjadi catatan kita, ketika nanti pembahasan anggaran bisa naikkan, paling tidak mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi,” pungkasnya.
