Target PAD Turun, Ketua DPRD Banjar Sebut Target Harusnya Sama Seperti Daerah Tetangga

Target PAD Turun, Ketua DPRD Banjar Sebut Target Harusnya Sama Seperti Daerah Tetangga 1

TERAS7.COM – Turunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2020 menjadi sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, M. Rofiqi.

Hal ini ia ungkapkan usai Rapat Paripurna DPRD Banjar yang beragendakan Penyampaian Bupati Banjar Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 pada Selasa (30/6).

Bagi Rofiqi, target PAD yang menurun pada APBD Tahun 2020 menjadi hal yang menarik dalam Pertanggungjawaban Bupati Banjar.

“Ada yang menarik dalam Pertanggung Jawaban Bupati Banjar kali ini yang mana disebutkan pada tahun ini target APBD daerah kita hanya 200 sekian miliar. Target tersebut tidak masuk akal dengan kabupaten Banjar yang luas ini,” ungkapnya.

Karena tak masuk akal PAD hanya 200 miliar bagi Rofiqi, maka pemerintah harus melakukan koreksi dan meningkatkan lagi penghasilan daerah.

“Memang Kabupaten Banjar baru saja mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hal ini tak lagi spesial karena juga diraih 12 Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Target PAD Turun, Ketua DPRD Banjar Sebut Target Harusnya Sama Seperti Daerah Tetangga 4

Target PAD yang dipasang oleh Pemkab Banjar tersebut kata Rofiqi terlalu rendah, bercermin dengan daerah tetangga seharusnya 300 miliar rupiah.

“Seperti Kota Banjarbaru lah yang berani pasang target seperti itu. Memang tak bisa dibandingkan karena usaha sektor Jasa dan Perdagangan di Banjarbaru bagus. Daerah kita juga punya usaha sektor jasa dan perdagangan di Kertak Hanyar dan Gambut yang cukup bagus, belum lagi pertambangan. Masa kita hanya menargetkan 189 miliar, kayak daerah berpenduduk 200 ribu yang ada di terpencil saja, makanya sangat tidak masuk akan buat saya,” tuturnya.

Rofiqi menjelaskan salah satu pemasok utama untuk PAD adalah pajak daerah, apalagi saat ini di Kertak Hanyar sudah berdiri mall baru, sehingga perlu ada perubahan sistem pemungutan pajak daerah.

“Kita kedepan maunya dengan sistem seperti daerah lain, jadi setiap hari itu kita sudah bisa tahu berapa pajak yang harus dibayar pada pemerintah daerah. Saat ini kita masih manual sehingga kita tidak tahu berapa setiap hari pajak yang masuk,” tambahnya.

Rizki Saputera
Reporter - Seorang lelaki yang mencintai sejarah, hobi membaca dan menulis, menceritakan peristiwa yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik menjadi sebuah cita citanya.Martapura adalah sebuah tempat tumbuh kembang, traveling menjadi sebuah tujuan.JAS MERAH (Jangan sekali kali Melupakan Sejarah)