TERAS7.COM – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kembali di raih oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2023.
LHP tersebut diterima langsung Wakil Bupati Banjar Idrus Al-Habsyi dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Rahmadi di Kantor BPK RI bersama 12 kabupaten/kota lain di Kalsel, Banjarbaru, Selasa (07/05/2024)
Rahmadi mengatakan, bahwa melalui perolehan opini WTP ini, diharapkan pemerintahan bekerja keras serta berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga terciptanya tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan.
“Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 13 kabupaten/kota se Kalsel atas perolehan opini WTP dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ungkapnya.
Lanjutnya, BPK selalu mendorong pemerintah agar mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur melalui pemeriksaan keuangan negara.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tergambar beberapa indikator kesejahteraan pada pemerintah kabupaten/kota se Kalsel, salah satunya dalam aspek kemiskinan. Presentase penduduk miskin terendah, terdapat pada Pemkab Banjar yakni sebesar 2,44 persen dan tertinggi HSU sebesar 6,25 persen,” paparnya.
Rahmadi mengakui, Presentase penduduk miskin se-Kalsel ini karena masih jauh berada dibawah presentase nasional. Namun, beberapa kabupaten seperti HSU, HST, Tabalong dan Balangan perlu meningkatkan upaya untuk menekan presentase penduduk miskin, dikarenakan presentasenya masih lebih tinggi dari pada tingkat provinsi yaitu sebesar 4,26 persen.
Ia mengharapkan, pencapaian opini tertinggi dalam LKPD menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mampu mewujudkan kinerja keuangan yang maksimal sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.
Di tempat bersamaan Wabup Banjar Idrus Al Habsyi bersyukur atas hasil LKPD tahun 2023 telah usai, dan Pemkab Banjar mendapatkan predikat WTP.
“Alhamdullah, ini semua berkat kerja tulus dan ikhlas semua perangkat daerah, sehingga kita mendapatkan opini WTP dari BPK sebanyak 11 kali berturut-turut,” ujarnya.
Idrus mengatakan, kinerja ini dapat dipertahankan dan juga ditingkatkan. Menurutnya, predikat WTP merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang disampaikan lengkap dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.
“Menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, menjadi sebuah keharusan. Karena ini juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” pungkasnya.